Oleh: Damhuri Muhammad

Menuding, menunjuk batang hidung, bahkan mencaci-maki para koruptor di laman-laman media jejaring sosial, tentu bukan perkara sulit. Namun, dalam keriuhan suara dan hiruk kemarahan atas praktik korupsi yang merajarela di republik ini, ternyata muncul kebimbangan. Barangkali karena mereka adalah individu-individu di luar kehidupan kita. Akan berbeda kenyataannya, bila watak korup tumbuh dan membiak di sekitar kita, bahkan dalam lingkar keluarga sendiri. Sebut saja, ayah, ibu, paman, kakak-ipar, atau kerabat dekat lainnya.

Perihal kebimbangan ini, ada kisah menarik dari seorang kawan. Ia kebetulan seorang pekerja budaya yang intens mengamati kasus-kasus korupsi. Di lingkungan keluarganya, ia mengaku sudah sering menegaskan, bahwa tak perlu jauh-jauh menyalahkan koruptor kelas berat. Tengoklah saudara terdekat; pegawai biasa di sebuah kantor pemerintah di Jakarta. Hanya kepala sub-bagian (Kasubag), tapi bergonta-ganti mobil mewah saban tahun. Rumahnya ada di empat penjuru ibukota. Kesehariannya bergelimang kemewahan. Punya hotel megah dengan lahan puluhan hektar di kampung halaman. Ia bersikeras dengan menunjukkan bukti-bukti akurat, bahwa kekayaan kerabatnya yang melimpah-ruah itu hasil korupsi. Alih-alih dipercayai, ia malah dicibirkan, dianggap mengada-ada, dan akhirnya dibujuk untuk tidak banyak bersuara.

Inilah muasal dari kebimbangan itu. Keluarga, tempat kita dibesarkan dengan keluhuran budi, membiarkan kerabat yang dipastikan ikut menghisap uang negara. Bagaimana kita akan berteriak melawan korupsi? Salah satu malingnya berasal dari rumah kita, dan keluarga besar memaklumi, atau mungkin sudah memaafkannya? Penyebab dari aksi tutup mulut itu biasanya sederhana; jasa. Sang koruptor sudah banyak berjasa. Membiayai pendidikan anak-anak dari sanak-keluarga yang melarat, membangun musholla, hingga mengaspal jalan kampung yang rusak-parah. Kenyataan ini sangat mungkin membuat kita mempercayai bahwa kemiskinan para kerabat dan ketakmujuran nasib orang-orang di sekitar kita, ternyata telah memfasilitasi kebejatan bernama; korupsi. Dalam bahasa filsuf Perancis, Pierre Bordeau, inilah habitus atau alam kultural, yang dalam konteks ini telah menjadi ranah berurat dan berakarnya korupsi.

Imbalan atau yang lazim disebut “gratifikasi” itu hanya remah atau receh bila dibandingkan dengan kejahatan korupsi. Tapi banyak orang begitu cepat memaafkannya, bahkan gigih membelanya. Solidaritas dalam sistem komunal kita gampang “memaklumi”, atau melindungi maling, bila perlu. Institusi partai politik lebih kerap mengklaim korupsi di partai lain ketimbang mengaku bahwa korupsi juga sedang menjangkiti tubuh partainya sendiri. Semut di seberang lautan tampak begitu gemuk, tapi gajah di pelupuk mata bagai hendak dilupakan. Maka, benarlah kiranya teori para sosiolog bahwa budaya kolektif memberikan prioritas pada kebutuhan dan tujuan kelompok. Setiap orang berusaha mendukung kebutuhan kelompok, meski merugikan dirinya. Riset terkini tentang korupsi di sejumlah negara, sebagaimana dicatat Sahat K Panggabean (2012) dari Predicting Societal Corruption Across Time: values, wealth, or institutions? (O’Connor S. & Fischer R, 2011), menyimpulkan bahwa indeks korupsi cenderung lebih tinggi pada masyarakat yang menganut relasi komunal ketimbang individual. Kolektivisme mendukung praktik suap karena rendahnya anggapan bahwa ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Betapapun tercelanya koruptor, niscaya akan selamat, apalagi yang rajin menabur budi-baik dan kepedulian palsu. Korupsi memang terus bakal dikutuk, tapi tanpa sungkan kita senantiasa melakukannya. Seperti kebiasaan membeli rokok yang pada kemasannya tertera peringatan; merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan. Setali tiga uang dengan perangai mengencingi papan pengumuman; dilarang kencing di sini. Terlarang, tapi tak ada itikad untuk menghentikannya, setidaknya kita terus berperan memfasilitasinya. Maka, tengoklah akibatnya, korupsi di negeri ini seperti berkumur-kumur saban pagi. Menyehari, banal dan massal.

Di level praksis, sahabat saya itu pernah didaulat menjadi narasumber guna membincang korupsi dari perspektif kebudayaan. Semua teori berhamburan, rupa-rupa gagasan dalam filsafat kebudayaan ia diketengahkan, sekian jurus ampuh untuk membasmi korupsi ia rekomendasikan. Sedemikian antusiasnya ia menggali akar-akar korupsi, mulutnya sampai berbusa-busa. Usai diskusi dan perdebatan panas, ia mesti mengisi daftar hadir, sebagai syarat administratif laporan keuangan bagi panitia penyelenggara. Kenapa saya harus menandatangani absensi untuk tiga hari kehadiran sementara acara sudah tuntas hari ini? Begitu ia bertanya. Panitia mengumbar senyum genit. Dari lirikan mata, sahabat saya membaca permintaan agar ia maklum. Lalu tiba giliran menerima honor. Ia diminta menandatangani kwitansi kosong. Kenapa tidak dituliskan saja nominal uang yang saya terima di kwitansi itu? Tanya sahabat saya. Si petugas genit kembali beraksi. Bahasa matanya meminta sahabat saya mengikuti permainan ringan itu. Tanda tangan kwitansi kosong, terima honor, tuntas perkara. Pada hari yang celaka itu, sahabat saya telah mengkhianati pikiran yang baru saja ia rumuskan, telah menghina akal-sehat yang ia gunakan untuk memikirkan cara membasmi korupsi. Ia malah bersekutu melakukan korupsi. Dalam peristiwa itu, jarak antara akal-sehat dengan akal-bulus hanya setipis kulit bawang.

Sahabat saya mengaku, lambat-laun ia terbiasa. Berteriak mengatakan tidak pada korupsi, tapi pada saat yang sama merelakan tubuh dan harga dirinya sebagai jembatan menuju korupsi. Kerabat yang dulu ia tuding koruptor itu pensiun dini sejak warna politik di lingkungan kerjanya berubah. Ia berganti-kulit menjadi politisi dan mendeklarasikan diri sebagai calon anggota DPR-RI. Menghambur-hamburkan uang demi mendulang suara. Keluarga besar semakin memujanya. Orang-orang di kampung halaman mengidolakannya. Sahabat saya, yang budayawan itu, menatap sorot mata calon wakil rakyat dalam baliho yang bergelantungan di sepanjang jalan provinsi. Menimbang-nimbang kerakusan kerabatnya, sembari mengukur kemunafikannya sendiri…

Damhuri Muhammad

Kolumnis

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.