Ketika Gus Dur ditanya, Apa Tidak Takut PKI Bangkit? “Sama PKI Saja Takut!”

Oleh: Taufiq Ahmad Al Masih*

Apa yang terbayang dalam benak para santri terhadap “PKI” atau “komunisme”? Jawabannya mudah diduga, bahwa PKI itu anti Tuhan, memusuhi Islam, membunuh para kiai dan santri secara kejam, dan sekian laku biadab lainnya. Pendeknya, jika setan itu bisa tampak, wujudnya yang paripurna ya PKI itu.

Selain itu, PKI adalah pengkhianat negara, pemberontak, pembunuh para jenderal, ingin menguasai negara Indonesia dengan segala cara, ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis yang anti Tuhan. Sehingga PKI sudah selayaknya enyah dari muka bumi, apalagi bumi Indonesia, tanah para auliya.

Konsekuensinya, umat muslim, khususnya santri, wajib hukumnya memerangi PKI sebab selain kafir harbi, juga bughot yang halal darahnya. Hal itulah yang kemudian menjadi wajar setelah peristiwa G30S/PKI 1965, pembantaian atas anggota atau pun simpatisan PKI berlangsung di mana-mana, dan para santri adalah yang juga berlumuran darah dalam menyembelihi musuh Islam dan musuh negara itu. Sehingga sejak peristiwa itu, pada tahun 1965 dan tahun-tahun setelahnya, banyak ditemukan mayat tanpa kepala yang dihayutkan di sungai-sungai seperti Bengawan Solo dan Brantas.

Sejarah kemudian dituturkan dari generasi ke generasi, bahwa siapa saja yang memusuhi Islam dan negara, akan binasa. Jangan coba-coba.

Gus Dur Minta Maaf

Namun, bagaimana jika KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ketika menjabat sebagai presiden, malah meminta maaf atas pembantaian dan penghukuman pada PKI dan para simpatisannya? Tidak hanya itu, Gus Dur juga mencoba merehabilitasi para eks PKI yang pada era Orde Baru menjadi tahanan politik, dan mengundang mereka yang terpaksa jadi eksil sebab tersangkut partai merah itu untuk kembali pulang ke Indonesia.

Lebih jauh, Gus Dur mewacanakan pencabutan TAP MPRS No.25/MPRS/1965 tentang pelarangan komunisme/marxisme, suatu ideologi yang dianut PKI. Suatu wacana yang mendapat reaksi keras dari banyak orang, yang kemudian dipakai para lawan-lawan politik Gus Dur sebagai alasan untuk menggoyang posisinya, sambai berujung pelengseran. Apa maksud semua itu? Bukankah dengan pencabutan TAP MPRS tersebut akan membuat PKI kembali bangkit?

Padahal, Gus Dur tak diragukan lagi kesantriannya, bahkan beliau gusnya gus, kiainya kiai. Selain cucu dari KH Hasyim Asy’ari, sosok pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Selain itu, Gus Dur juga tiga kali berturut-turut pernah menjadi ketua umum PBNU.

Padahal lagi, dengan mewacanakan pencabutan itu, posisi Gus Dur jadi semakin mudah diserang oleh lawan-lawan politiknya. Dan lebih padahal lagi, bukankah dengan begitu orang menjadi ragu dalam mengikuti Gus Dur, sebab bagaimana pun, PKI adalah PKI, setan yang nampak, musuh tak kelihatan.

Apakah dengan tindakannya itu Gus Dur seperti hendak mengakui bahwa yang dilakukan oleh para santri, kiai dan para pengikutnya, dalam membantai PKI adalah tindakan yang salah? Kalau pun toh Gus Dur berlaku atas dasar toleransi, apakah komunisme bisa ditoleransi? Apakah PKI yang memusuhi Islam dan pemberontak negara bisa ditoleransi?

Santri dan PKI

Hubungan santri dengan PKI memang pelik. Adalah benar bahwa banyak kalangan santri dan masyarakat awam yang ngikut kiai turut andil dalam membantai anggota PKI atau pun simpatisannya, paska peristiwa G30S/PKI 1965 itu. Namun fakta bahwa PKI berlumuran darah dalam membunuh para kiai dan santri, juga tak terbantahkan, seperti dalam peristiwa Madiun 1948.

Soalnya kemudian menjadi rumit jika serta-merta langsung diklaim bahwa PKI anti Tuhan sebagaimana yang dikampanyekan selama ini. Sebab, dalam rentetan sejarahnya, banyak anggota PKI yang muslim, dan diantaranya adalah para kiai itu sendiri.

Kalau urusan mengganti Pancasila, justru pada sidang konstituante yang digelar sejak 1955, dua partai besar yakni Masyumi dan NU, mengusung Islam daripana mempertahankan Pancasila. Sementara itu, PNI dan PKI, adalah partai besar yang tetap mempertahankan Pancasila. Sidang yang berlarut menemui jalan buntu sebab suaranya nyaris seimbang, sehingga Soekarno dengan dukungan militer, menggulirkan Dekrit Presiden pada 1959 dengan kembali pada UUD 1945, yang otomatis memakai Pancasila. Dan, sejak itu pula Masyumi dibubarkan, sehingga kekuatan partai Islam tinggal NU.

Sejak itu pula NU masuk dalam payung ideologi yang diusung presiden Soekarno yakni Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis), yang meilputi tiga partai besar yakni PNI (Nasionalis), NU (Agama), dan PKI (Komunis). Keterlibatan NU dalam Nasakom itu bagi internal NU adalah strategi perjuangan sebab saat itu harus bertarung dengan PKI sendirian. Namun, bagi rival-rival NU seperti kalangan Islam modernis (khususnya eks Masyumi) akan menganggap NU oportunis, tidak ada solidaritas terhadap sesama pengusung Islam politik.

Menelisik Akar

Hubungan konfliktual antara santri (khususnya NU) dengan PKI, sebenarnya bisa dirunut jauh ke belakang ke era kolonial Hindia Belanda. Penjajah Belanda memang begitu canggih dalam politik pecah-belah, sehingga mampu tetap bercokol begitu lama di Nusantara.

Di Jawa khususnya, pada perang Jawa (1825-1830) yang dipimpin Pangeran Dipanegara, rakyat Jawa dari beragam kalangan baik kiai, santri, petani, blandong, dan sebagainya, kompak dalam satu pimpinan dalam berjihad melawan kafir Belanda (kapir Landa). Perang itulah yang mengejutkan Belanda sebab Jawa yang dianggap sudah lumping, ternyata masih punya taring yang sampai menguras pundi-pundi kas kerajaan Belanda. Dan Belanda tahu betul, itu gara-gara ajaran jihad dalam Islam.

Maka sejak itulah, seiring dengan politik Tanam Paksa oleh Van den Bosch, disusunlah suatu program “perceraian” antara “yang Islam” dan “yang Jawa”. Para calon pangeran keraton kalau dulunya hendak menjadi bangsawan keratin, terlebih dahulu harus nyantri terlebih dahulu, seperti di pondok pesantren Gebang Tinatar atau Tegalsari. Namun sejak itu, oleh kebijakan kolonial, para priyayi itu tak perlu mondok lagi dalam belajar Jawa. Belanda sudah menyusun sekolah bagi para priyayi untuk paham kejawaannya, yang tentu saja diceraikan atau dikaburkan dari nilai-nilai keislaman.

Sementara itu, terbukanya Terusan Suez membuat kapal-kapal Belanda hilir-mudik lebih deras, sehingga banyak orang Islam di Indonesia pergi haji ke Makkah dan belajar keagamaan di sana. Tanah Arab yang saat itu semakin “fiqhi” turut mempengaruhi model berpikir para haji yang baru datang itu. Apalagi saat itu ada semangat pembaharuan sekaligus pemurnian dalam berislam sebagaimana ajaran Wahabi yang mulai dominan di Arab Saudi. Sehingga, banyak para haji itu selain membawa “kebaruan” juga membawa masalah khususnya berlangsungnya suatu perceraian secara kultural di kalangan rakyat, menjadi kaum putihan dan kaum abangan.

Perpecahan tersebut tercermin secara lebih jelas ketika organisasi pribumi terbesar, yakni Serikat Islam, kemudian terpencah jadi dua, yakni SI Merah dan SI putih. SI Merah berisi orang-orang abangan yang mendapat sentuhan ideologi marxisme yang dibawa Sneevliet, yang kemudian menjadi PKI. Hal yang membuat banyak orang simpatik terhadap PKI adalah konsistensinya dalam melawan penjajah Belanda, sehingga ketika PKI menyerukan pemberontakan pada 1926/1927 banyak para kiai yang tergbung di dalamnya.

Korban

Sebenarnya, hingga tahun-tahun penumpasan PKI pada 1965 dan seterusnya, hanya segelintir anggota PKI yang paham ideologi marxisme. Namun kontelasi perang dingin antara Blok Barat yang kapitalis dengan pimpinan Amerika Serikat dengan Blok Timur yang sosialis-komunis pimpinan Uni Soviet, membuat bangsa Indonesia ikut terseret. Sialnya adalah, kekerasan antar golongan politik tak terhindarkan, sebab derasnya dorongan pihak luar agar antar pribumi saling menghabisi. Lebih sialnya lagi, orang-orang NU banyak yang ikut andil dalam hal ini.

Mulai sengitnya percekcokan di akar rumput adalah mandegnya agenda Reformasi Agraria yang dicanangkan pemerintah. Ketidaksabaran PKI dalam hal ini membuat mereka gelap mata menyerobot tanah-tanah para tuan tanah, untuk diduduki begitu saja dan dibagi-bagi pada para anggotanya. Anggota PKI adalah kaum melarat yang memang tak punya tanah. PKI juga gencar sekali kampanye melawan tuan tanah, yang digolongkan sebagai bagian dari Tujuh Setan Desa yang harus dihabisi.

Sementara itu, banyak dari para kiai adalah tuan tanah. Tentu saja, tanah-tanah kiai itu biasanya untuk kebutuhan pondok pesantren, sebab memang pembiayaan pesantren itu mandiri. Maka, langsung atau tidak, dunia pesantren kena imbas dari gencarnya kampanye PKI itu. Sehingga terbayang bahwa PKI adalah golongan yang menyerobot tanah yang bukan haknya, alias zalim. Harus dilawan.

Itu adalah sekelumit kasus yang menjadi pemicu perseteruan akar rumput. Maka ketika dari pusat tersiar kabar bahwa PKI terlah melakukan pemberontakan terhadap negara, kalangan santri beriaga. Seperti api dalam sekam, kini sekam itu mulai terbakar sebab angin begitu kencang. PKI kemudian dihabisi.

Orde Baru didirikan di atas peristiwa pembantaian itu, sekaligus pembersihan dari unsur-unsur Orde Lama. NU, bagaimana pun, adalah bagian dari Orde Lama, sehingga sejak awal Orde Baru kehadirannya terasa sebagai suatu ganjalan. Maka Orde Baru adalah era peminggiran NU besar-besaran. Hingga demi strategi politik baru, NU menyatakan kembali ke Khittah 1926, mundur dari politik praktis.

Sementara itu, banyak yang tidak sepakat dengan Orde Baru dihabisi, biasanya dituduh PKI. Pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI digencarkan di kampong-kampung agar rakyat terindoktrinasi bahwa PKI adalah kejam, sadis, musuh negara. PKI kemudian menjadi stempel yang dengan mudah disematkan pada siapapun yang tidak sepakat dengan Orde Baru. Di titik inilah, ada semacam kesejajaran antara nasib NU dengan eks PKI.

Di titik ini, ketika Gus Dur menjadi presiden dan menyatakan meminta maaf, sebenarnya bisa dipahami. PKI adalah partai besar yang pernah berjuang dalam bentangan sejarah Indonesia, meski juga tak luput dan dosa-dosa atau kesalahan yang dilakukan. Tapi gebyah-uyah bahwa PKI adalah semua setan, itu tidak bisa dibenarkan.

Bagi Gus Dur, dalam bernegara konstitusi adalah yang utama. UUD 1945 adalah patokan yang harus dipatuhi. Atas dasar itulah, Gus Dur mewacanakan pencabutan TAP MPRS No.25/MPRS/1965 itu. Dan, dalam forum Kick Andy ketika Gus Dur ditanya, apa tidak takut PKI bangkit?

“Sama PKI saja takut!”

*Taufiq Ahmad Al-Masih (Santri lelana. Pengkaji sejarah independen).

Post Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *